67 Views
Jayapura (SULPA) –
Walikota Jayapura, Drs. Benhur Tommy Mano, MM perintahkan Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjemput dua pimpinan SKPD yang tak
hadir pada Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Gedung serba Guna
Kantor Walikota Jayapura, Selasa (25/2/2014).
Dikatakannya, ULP di kota Jayapura
merupakan hal yang baru maka dari itu diharapkan agar pimpinan SKPD dan
staf dari instansi terkait ikut dalam sosialisasi dengan mendatangkan
pemateri dari Jakarta.
ULP bertujuan untuk mencegah terjadinya
korupsi, sekaligus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot
(Pemerintah Kota) Jayapura dan melalui ULP ini bisa transparan kepada
masyarakat.
“Yang kita bentuk seperti BPTSP, LPSE,
dan ULP bertujuan untuk mencegah korupsi dan memberikan pelayanan yang
tepat, cepat, akurat, transparan, efisien, dan efektif kepada
masyarakat,” kata walikota.
Menurut dia, ULP dibentuk untuk
mempermudah pengadaan jasa baik merek, dan speednya sehingga nantinya
setelah diperiksa oleh ULP barulah dikembalikan kepada SKPD yang
bersangkutan untuk dilaksanakan dan diharapkan hal itu juga bisa
menguntungkan masyarakat.
“Dengan adanya ULP ini saya harapkan
agar kinerja Pemerintah Kota Jayapura dalam melayani masyarat tidak lagi
terlalu lama,” imbuhnya.
Dikatakan bahwa staf untuk ULP SDM-nya
sudah siap mengapa? Karena pada beberapa waktu lalu mereka telah
dibekali dengan mengikuti magang di Bandung serta pokja-pokjanya sudah
dibentuk, maka dari untuk sementara dilakukan sosialisasikan kepada
SKPD.
“Tahun ini sudah jalan dan kami baru
menyerahkan DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) sekarang administrasinya
kami sudah mulai dan pada bulan Maret kami akan mulai dengan
tender-tender dan semua program-program dinas kita akan lewat ULP,”
ujarnya.
Ditempat yang sama, Deputi Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, DR. Agus Prabowo,
mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jayapura merupakan kota yang
dinilai istimewa karena ULP merupakan yang pertama di Papua dan
dilakukan di Kota Jayapura.
Menurutnya, ULP pada dasarnya adalah
bentuk reformasi dari panitia pelelangan dan reformasi baik politik,
ekonomi dan sistem pemerintahan.
Sementara di dalam pemerintahan terdiri
dari berbagai macam reformasi, yakni birokrasi dan keuangan negara.
Dalam reformasi pemerintahan, ULP berada di reformasi keuangan negara.
Keuangan negara terbagi lagi menjadi pemasukan negara dan pengeluaran
negara dan ULP berada di Pengeluaran Negara.
Ia juga mengharapkan agar pemerintah
kota juga memperhatikan pengeluaran negara, sebab hingga sekarang di
Indonesia pada umumnya penggeluaran itu jumlahnya makin besar dan hal
itu memberikan peluang terjadinya penyalagunaan anggaran.
“persoalannya makin kompleks tuntutan
masyarakat semakin tinggi tetapi bahaya korupsinya juga makin tinggi.
Dan titik pengawasan dari pengeluaran negara itu adalah pengadaan barang
dan jasa,” ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar